Ksnnews.net|BANDA Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui inovasi, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, saat mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu (14/10/2026).
Illiza mengatakan, keterbukaan informasi tidak hanya sebatas menyediakan data dan dokumen pemerintahan, tetapi juga memastikan masyarakat mudah mengakses informasi dan memperoleh pelayanan. Karena itu, sistem pelayanan terus dikembangkan agar terintegrasi mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga pemerintah kota.
Pemko Banda Aceh telah mengembangkan berbagai inovasi, di antaranya layanan informasi melalui PPID, sistem pengaduan masyarakat SALEUM, serta pemanfaatan Command Center dan CCTV untuk mendukung pemantauan kondisi kota, ketertiban, dan keamanan ruang publik.
Selain layanan digital, pemerintah kota juga menghadirkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Ambulans Puskesmas Keliling, Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta Forum Suara Warga sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat.
Berdasarkan paparan Wali Kota, Pemko Banda Aceh saat ini mengelola 58 aplikasi, terdiri atas 26 aplikasi informasi publik dan 32 aplikasi administrasi pemerintahan. Pemerintah kota juga merencanakan penguatan pengelolaan informasi melalui pembentukan dan pendampingan PPID gampong di sembilan kecamatan.
Ke depan, Pemko Banda Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi berbasis teknologi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, serta mengembangkan sistem kecerdasan buatan untuk mendukung digitalisasi layanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
Illiza menegaskan, berbagai upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi publik dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” tutupnya.
